BEM SI Kerakyatan Wilayah Kalimantan Selatan bersama massa yang terdiri atas mahasiswa, OKP, dan masyarakat umum di Banjarmasin dan Banjarbaru menggelar demonstrasi yang bertajuk #KalselLumpuh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (20/8). Massa aksi membawakan 8 tuntutan, mendesak DPRD Prov. Kalsel dan stakeholder terkait untuk menyanggupinya.
Massa aksi kali ini datang hampir dari seluruh kampus Banjarmasin dan Banjarbaru, kampus Banjarbaru baik dari IAID, STID Darul Hijrah, dan unsur OKP Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam (HmI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Ada pula unsur masyarakat, yaitu Aksi Solidaritas Kamisan Banjarbaru.
Aksi diawali dengan berkumpulnya massa aksi di Patung Bekantan Siring pada pukul 15.00 WITA. Peserta kemudian melakukan long march menuju kantor DPRD Prov. Kalsel dengan membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan aksi.
Setibanya di depan kantor DPRD Kalsel, massa kemudian beroperasi secara bergantian.
Dalam orasinya, massa menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait isu yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan. Setelah rangkaian orasi, perwakilan massa kemudian membacakan beberapa poin tuntutan.
Delapan tuntutan tersebut adalah karhutla, pemadaman listrik, penyelewengan distribusi BBM, hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Massa mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel segera menangani karhutla dan kabut asap dalam waktu maksimal dua minggu.
Massa juga menuntut pemulihan layanan listrik yang terdampak pemadaman serta kompensasi sebesar 50% bagi konsumen yang terdampak. Selain itu, mereka mendesak Pertamina Patra Niaga melakukan pengawasan dan penindakan terhadap SPBU/SPBUN yang terbukti melakukan penyelewengan.
Sejumlah tuntutan tersebut juga turut disertai desakan pergantian pejabat apabila tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, General Manager PT PLN UID Kalselteng, dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Selatan.
Massa Aksi: Katanya Perwakilan Rakyat, Tapi Rakyat yang Mana?
Rizki, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM STIE Indonesia Banjarmasin, mengeluhkan permasalahan Karhutla yang sudah berlangsung berbulan-bulan dengan dampak masyarakat yang mengidap ISPA dan kabut asap yang menyebar di seluruh Kalsel.
Ia juga menyoroti masalah BBM yang memprihatinkan, pemandangan setiap hari masyarakat Kalsel adalah antrean yang panjang untuk pertalite dan solar di SPBU.
Terakhir, permasalahan pemadaman listrik oleh PLN. Rizki bilang PLN sudah berkali-kali didemo oleh gerakan kolektif. Yang baru adalah aksi massa menuntut kompensasi terkait masyarakat yang terdampak akibat pemadaman listrik bergilir.
Massa aksi menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalsel, General Manager (GM) PLN UID Kalselteng, dan PT Pertamina Patra Niaga Executive General Manager (EGM) Regional Kalimantan untuk menandatangani sebagai tanda kesanggupan untuk memenuhi poin tuntutan.
“Yang berani tadi komitmen dan mau tanda tangan hanya dari Perwakilan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalsel. Sementara itu, tiga orang stakeholder Yaitu GM PT PLN, Ketua DPRD Prov. Kalsel dan Gubernur Kalsel tidak berani menandatangani.
Bahkan Gubernur hari ini tidak berhadir, yang dihadirkan cuma perwakilan, yaitu asisten bidang ekonomi,” jelasnya lagi.
Rizki bilang ia menyatakan kecewa terhadap sikap stakeholder yang massa aksi datangi.
“Kami menyatakan kecewa karena ditinggalkan begitu saja oleh perwakilan dewan dan juga ditinggalkan oleh seluruh jajaran yang kami minta hadir,” ujar Rizki dengan kecewa.
Terdapat represi dari polisi, peserta aksi, yaitu Jenderal Lapangan dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) dan perempuan dari Aksi Solidaritas Kamisan Kalsel.
“Kami membawa tuntutan yang jelas dengan kajian-kajian yang jelas, justru dilakukan represi demikian,” katanya.
Saat ditanya tentang kritik terhadap DPRD Prov. Kalsel, Rizky menyebut DPRD tidak dapat menjadi instansi yang menyuarakan suara rakyat.
“DPRD Prov. Kalsel hari ini seolah-olah tuli, DPRD seolah-olah buta terhadap kejadian hari ini karena mereka tidak berani berkomitmen untuk menandatangani. Padahal, mereka memiliki hak untuk ikut serta menyuarakan bahwa Gubernur Kalsel hari ini tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan. DPRD hari ini seharusnya menjadi wadah untuk rakyat bersuara, justru menjadi instansi yang seolah-olah diam dan buta,” pungkas Rizki.
Salah satu peserta aksi, Maddog (bukan nama sebenarnya) dari masyarakat umum mengeluhkan rumahnya yang sering diputus listriknya.
“Menanggapi hasil demo hari ini cukup memprihatinkan, melihat dari para petinggi DPRD Prov. Kalsel yang sudah mengacuhkan (tidak mengacuhkan, RED) mahasiswa ataupun masyarakat yang telah meninggalkan juga kami,” katanya kecewa.
Maddog melanjutkan, keinginan massa adalah masuk ke dalam Gedung DPRD Kalsel untuk memastikan para petinggi ada di dalam dan melakukan pernyataan sikap.
“Ternyata tidak digubris sama sekali oleh mereka. Para aparat pun juga sama, yang telah mematuhi aturan daripada petinggi yang tidak jelas itu,” tutupnya.
Di sisi lain, Putri (bukan nama sebenarnya), salah satu massa aksi dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Banjarmasin, mengaku kecewa dengan hasil demonstrasi hari ini.
“Jujur kecewa, karena para pemangku kebijakan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah diberikan kekuasaan kepada mereka. Yang mana sebagai perwakilan rakyat, tapi rakyat mana yang mereka wakilkan?”
Datangnya ia ke aksi kali ini didorong oleh keresahan pribadi.
“Di awal kan dibilang pemadaman bergilir yang mana harusnya dari posisi A itu jam sini sampai sini, posisi B sini-sini, nyatanya di lapangan kan pemadaman berulang bukan bergilir,” katanya.
Saat ditanya tentang respons DPRD Prov. Kalsel menanggapi poin tuntutan massa, Putri berpendapat bahwa DPRD Prov. Kalsel bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah ada di depan mata.
“Nyatanya, tidak. Kami ini masyarakat, masa tidak dibantu lah masyarakat ini. Yang katanya perwakilan rakyat, tapi rakyat yang mana?” pungkasnya.
KAR, RYN