Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan (BEM SEKA) gelar aksi demonstrasi penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (6/4). Aksi demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel ini berlangsung dari pukul 10.00 WITA hingga 12.45 WITA.
Massa Bersikeras Desak Pemerintah
Massa aksi yang turun ke lokasi aksi pada kali ini menuntut pemerintah untuk mencabut pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rizal Ramadhan, Wakil Ketua Umum BEM ULM 2023 yang merasa bahwa UU tersebut kontroversial. “Kami tidak ingin UU Cipta Kerja ini disahkan dalam regulasi kebijakan Indonesia karena merugikan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (6/4).
Lebih lanjut, Rizal juga menerangkan bahwa dilaksanakannya aksi demonstrasi ini kali ini dengan tujuan untuk mendesak pemerintah daerah. “Kami turun agar pemerintah daerah (Kalsel) bisa terdorong untuk berupaya menciptakan kebijakan yang memihak rakyat,” ungkapnya.
Lagi-lagi DPRD “Mangkir”
Massa aksi akhirnya tiba di lokasi setelah melakukan long march dari Siring Patung Bekantan. Berbagai poster bertuliskan tuntutan kepada pemerintah tentang pengesahan UU Cipta Kerja pun ditampilkan sejalan dengan orasi.
Berdasarkan pantauan Tim LPM INTR-O, massa aksi yang turun ke lapangan terhitung lebih sedikit dibanding aksi “Nestapa di Awal Tahun 2023” yang juga digelar BEM SEKA pada Senin (20/2) dan Rabu (1/3). Hal ini sesuai dengan pengakuan Firda Ayu, salah seorang massa aksi Tolak UU Cipta Kerja dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM). “Massa aksi kali ini memang terbilang lebih sedikit, mungkin karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Sebagian lagi anggota aksi terkendala dengan kegiatan perkuliahan yang tetap berjalan,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (6/4).
Terpantau situasi dan kondisi demonstrasi sempat berjalan dengan kondusif. Akan tetapi, aksi mulai memanas setelah massa aksi sempat berseteru dengan aparat kepolisian. “Sempat terjadi sedikit benturan dengan aparat kepolisian karena kami (massa aksi) dihalangi ketika ingin masuk ke kantor DPRD,” ungkap Yogi Ilmawan, Koordinator Wilayah BEM SEKA, saat diwawancarai pada Kamis (6/4).
Yogi menjelaskan alasan massa aksi mencoba menerobos masuk ke kantor DPRD tidak lain karena kecewa permintaan mereka diacuhkan. “Anggota DPRD lagi-lagi mangkir dari panggilan rakyat Kalsel,” tandas Yogi. Aksi yang diinisiasi oleh BEM SEKA itu justru tidak mendapat jawaban dari pemerintah lantaran saat itu Ketua DPRD Kalsel tengah melakukan kunjungan kerja di tempat lain.
Nihil respon dan Rencana Aksi Lanjutan
Absennya perwakilan Anggota DPRD Kalsel sewaktu jalannya aksi demonstrasi pun disayangkan oleh salah seorang massa aksi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI), Noor Ikhwan. “Ke depannya, pemerintah semestinya cepat tanggap dalam menangani isu yang beredar agar aksi demonstrasi tidak dilakukan berulang-ulang,” tukasnya. Sependapat dengan Ikhwan, Firda pun turut mengungkapkan harapannya terkait keberlanjutan pasca-aksi. “Semoga pemerintah bisa lebih mendengarkan aspirasi dari rakyat,” ucap Firda.
Merasa tidak mendapat respon oleh pemerintah, Yogi menegaskan bahwa aksi ini akan berlanjut di lain waktu. “Untuk tanggal tepatnya masih akan dirundingkan, yang pasti kami akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum kembali turun ke jalan,” pungkasnya.
(MRA, GM, MAU)