Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 tumbuh di zaman yang terasa sudah lama berganti, tetapi jejak masa lalu rupanya tidak benar-benar hilang. Bagi sebagian dari mereka, Reformasi 1998 hanyalah materi yang pernah disinggung di kelas, didengar sebentar, lalu berlalu begitu saja seiring pergantian halaman buku. Nama-nama peristiwa itu memang pernah mereka hafal, tetapi maknanya tidak selalu benar-benar dipahami. Sejarah yang pernah mengubah arah bangsa ini terasa asing bagi mereka, seolah terjadi di dunia yang berbeda.
Cara Gen Z Menelusuri Sejarah
Setiap Kamis sore puluhan pemuda berkostum serba hitam berkumpul di ruang publik, menggenggam payung hitam dan poster bertuliskan tuntutan yang bertahun-tahun belum terjawab.
Di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dan Tugu 0 km Banjarbaru, mereka berorasi, membaca puisi, dan menyuarakan nama-nama korban yang keadilannya hingga kini belum datang. Gerakan yang pertama kali lahir di Jakarta dari keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah menyebar ke berbagai daerah, salah satunya Kalimantan Selatan.
Widia Kasnadi, Mahasiswa Teknik Kimia 2023 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sekaligus relawan Aksi Kamisan Kalimantan Selatan, menjelaskan gerakan ini tidak sempit pada satu isu.
“Kami tidak hanya bicara soal kerusuhan 1998, isu lingkungan, kriminalisasi lahan, semua kami suarakan karena semuanya bermuara pada satu hal yaitu keadilan bagi mereka yang tidak punya suara,” tegasnya dalam wawancara daring, Senin (18/5).
Widia menyebut bahwa masih banyak kawan-kawan seusianya memandang Reformasi 1998 hanya sebagai sejarah, tanpa menyadari bahwa kebebasan yang mereka nikmati hari ini adalah buah dari peristiwa itu. Baginya, kesadaran akan sejarah bukan sekadar urusan akademik, melainkan tanggung jawab bersama agar generasi muda tidak menjadi korban dari ketidaktahuan mereka sendiri.
Bagi sebagian Gen Z, pengajaran sejarah bukan hanya dialami di lingkungan pendidikan formal. Justru, pengajaran itu datang dari cara yang beragam. Dhia Amina, Mahasiswa Administrasi Publik 2024 ULM, mengaku pintu pertamanya mengenal Reformasi 1998 bukan dari bangku sekolah, melainkan dari lingkungan keluarga yang kerap membahas masalah sosial dan politik.
Pemahaman itu kemudian berlanjut di sekolah, lalu semakin dalam ketika ia aktif di organisasi BEM yang kerap mengangkat isu-isu lokal, termasuk peristiwa yang dikenal sebagai Jumat Kelabu. Sebagai orang Banjarmasin, ia merasa peristiwa itu adalah bagian dari identitas kotanya, ukuran sejarah yang tidak bisa begitu saja dilupakan. “Jumat Kelabu Banjarmasin pada 23 Mei 1997 akan menjadi pengingat terus-menerus, alarm agar kejadian ini tidak bakal terulang lagi,” ceritanya dalam wawancara daring pada Sabtu (16/5).
Pengalaman serupa juga dialami oleh Muhammad Fadillahtri Ardiansyah, Mahasiswa Teknik Sipil 2024 ULM. Ardi pertama kali mengenal Reformasi 1998 dari bangku sekolah. Akan tetapi, ia mengeluh pengajaran itu dibungkus dalam beberapa paragraf ringkas sebelum berpindah ke materi berikutnya. “Saya agak skeptis karena kenapa kejadian yang sepanjang itu hanya bisa diringkas dengan beberapa paragraf saja,” ungkap Ardi dalam wawancara daring, Minggu (17/5).
Rasa penasaran itu mendorongnya mencari sendiri di luar kelas. Lewat berbagai kanal YouTube yang membahas sejarah Indonesia. Ardi pun bukan satu-satunya. Ketidakpuasan terhadap narasi yang setengah-setengah rupanya mendorong sebagian dari mereka untuk mencari lebih jauh.
Muhammad Daffa Dzil Zidane Slucita Atmaja, Mahasiswa Hukum 2023 ULM yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) 2025 mengaku bahwa pemahamannya baru benar-benar terbentuk ketika ia terjun ke dunia aktivisme.
Perjalanannya di dunia aktivisme bermuara pada pemahaman Daffa tentang betapa besarnya legitimasi rakyat dalam sebuah negara hukum. “Legitimasi masyarakat itu jauh lebih besar dan berbahaya ketimbang kekuasaan yang semena-mena,” ujarnya dalam wawancara langsung, Senin (18/05).
Dunia aktivisme juga mengubah cara pandang Daffa terhadap Indonesia dan demokrasi. Baginya, persoalan negara tidak sesederhana benar atau salah, dan demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang bisa digunakan siapa saja, untuk kebaikan maupun sebaliknya.
Reformasi yang Tak Tuntas Dikisahkan
Ketika kurikulum formal belum mampu menguraikan sejarah kelam itu secara utuh, sebagian Gen Z memilih tidak tinggal diam. Mereka mencari jalannya sendiri untuk memahami peristiwa yang tidak pernah benar-benar tuntas diajarkan di kelas.
Keresahan itu rupanya juga dirasakan oleh para akademisi. Willy Alfarius, dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ULM, menilai kurikulum sekolah sebenarnya sudah cukup membahas Reformasi 1998.
“Dari krisis moneter, politik yang presidennya belum berganti sampai 32 tahun, kerusuhan, penjarahan, sampai penculikan dan penghilangan, secara umum sudah cukup komprehensif,” ujarnya dalam wawancara langsung, Sabtu (16/5).
Namun, menurut, Willy ada bagian yang kerap disampaikan setengah-setengah. Kasus pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa dan penjarahan yang menyasar etnis Tionghoa kerap hanya disinggung sekilas.
“Materi itu disampaikan, akan tetapi tidak menjadi sorotan. Padahal, peristiwa itu sudah jelas-jelas sebuah kekerasan,” tegasnya. Baginya, melewatkan bagian itu begitu saja justru bertentangan dengan tujuan belajar sejarah itu sendiri. “Idealnya, mempelajari masa lalu justru supaya kita tidak mengulanginya,” tambah Willy.
Mansyur, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP ULM, menekankan hal yang sama. Ia menyebut beberapa peristiwa penting yang menurutnya perlu mendapat porsi lebih dalam di ruang pendidikan formal, salah satunya Jumat Kelabu.
Reformasi 1998 pun menurutnya tidak lahir tiba-tiba, melainkan dari akumulasi ketidakpuasan yang sudah lama tertahan. “Jumat Kelabu penting ditempatkan sebagai bagian dari tanda melemahnya legitimasi Orde Baru, karena peristiwa itu terjadi dalam suasana politik yang tegang menjelang Pemilu 1997 dan meninggalkan korban serta trauma sosial yang besar bagi masyarakat Banjarmasin,” ungkapnya dalam wawancara daring, Jumat (15/5).
Persoalannya tidak berhenti di kurikulum saja. Di luar ruang kelas, Gen Z justru lebih banyak menyerap informasi dari media sosial, sebuah realitas yang membawa peluang sekaligus resiko tersendiri.
Bagi generasi yang tidak mengalaminya secara langsung, jarak antara peristiwa dan pemahaman itu nyata. Netty Herawaty, Dosen Ilmu Pemerintahan ULM menegaskan tantangan ini bukan semata persoalan lintas generasi.
Kebiasaan untuk membaca dan berpikir kritis perlu dibangun, baik di dalam maupun di luar kampus. Ia berpendapat, tanpa ekosistem seperti itu, luapan informasi tidak akan menghasilkan pemahaman yang utuh. “Ini fase di mana generasi muda diminta untuk banyak membaca dan belajar. Memahami permasalahan bukan di permukaan, tetapi dengan berbagai kacamata,” tuturnya dalam wawancara daring, Sabtu (16/5).
Netty juga menganggap media sosial bukan sumber utama untuk mencari pengetahuan yang serius. Konten yang beredar sering hadir dalam potongan-potongan singkat, tidak menyertakan sumber, dan rawan membentuk pemahaman yang setengah utuh. “Kalau Gen Z terlalu mengandalkan sosial media untuk mencari informasi, apalagi bicara soal ilmu pengetahuan, itu tidak cukup baik,” tegasnya.
Ada pula medium yang lebih populer seperti film dokumenter, sastra, hingga konten visual bisa menjadi pintu masuk yang efektif. Willy telah mempraktikkan ini dalam perkuliahannya. Ia mengajak mahasiswa menonton dokumenter lalu mendiskusikannya.
“Ketimbang saya bicara panjang lebar tetapi tidak ada yang benar-benar mendengar, lebih baik suguhkan dulu visualnya,” ungkapnya. Willy juga mendorong mahasiswanya untuk mencari literatur di luar narasi resmi, termasuk laporan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kontras yang menyelidiki peristiwa itu secara khusus.
Mansyur pun sepakat bahwa sejarah tidak semestinya berhenti sebagai hafalan. Pembelajaran mengenai Reformasi 1998 perlu membawa generasi muda untuk membaca berbagai sumber, melihat beragam sudut pandang, lalu menghubungkannya dengan kehidupan mereka hari ini. Dengan begitu, sejarah tidak lagi terasa jauh maupun sekadar materi ujian.
“Gen Z perlu diberi ruang untuk mengaitkan sejarah dengan pengalaman mereka sebagai warga digital dan warga negara. Dengan cara itu, sejarah tidak terasa sebagai beban hafalan, tetapi sebagai alat untuk membaca kehidupan publik secara kritis,” jelasnya.
Buku Sejarah Diproduksi dengan Pilahan
Pada akhirnya, sejarah tidak akan pernah benar-benar selesai selama ia belum dipahami sepenuhnya. Willy menitipkan pesan kepada generasi muda agar tidak hanya mengandalkan satu sumber. “Tetap kritis. Jangan hanya dari satu pintu sumber informasinya, karena buku sejarah itu diproduksi dengan pilahan yang sangat terasa ada kepentingannya,” pesannya.
Daffa pun menutup dengan sebuah pesan yang ia tujukan langsung kepada sesama Gen Z yang masih menganggap sejarah tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka hari ini. “Berhentilah skeptis dan berhentilah bersikap individualis. Kalau generasi muda tidak mau peduli, nanti di masa depan nasib bangsa ini ada di tangan siapa?” tanyanya.
Baginya, kebijakan politik terasa dekat karena dari adanya kenaikan harga bahan bakar yang merembet ke biaya kuliah, hingga ancaman terhadap kebebasan bersuara yang dulu diperjuangkan, perlahan mengikis kebebasan.
Widia juga mengingatkan bahwa reformasi belum selesai meski rezim telah berganti. Keadilan bagi korbannya belum datang, dan kesadaran untuk memperjuangkannya belum merata. “Perubahan itu tidak datang dari hal-hal besar. Ia dimulai dari api kesadaran yang kita nyalakan dari diri sendiri, lalu kita sebarkan ke orang-orang di sekitar kita,” pungkas Widia.
(HAE, NKA)