Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan (BEM SEKA) menyambangi Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (13/9). Sejak pukul 11.00 WITA massa aksi melakukan unjuk rasa dengan berslogan “Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”. Massa aksi menuntut Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan untuk segera menindaklanjuti permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang belum juga diselesaikan.
Tuntutan yang Terbiarkan
Aksi tersebut melayangkan tuntutan tentang kumpulan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang dianggap telah diabaikan oleh pemerintah. Adapun tuntutan daerah yang dibawakan antara lain berfokus pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tindakan tegas dari Pemerintah Prov. Kalsel dalam menindaklanjuti karhutla, dan mendesak untuk mengusut tuntas pelaku Karhutla. Selain berfokus pada kasus karhutla, aksi ini juga diselipi dengan mengangkat kembali isu penegakan HAM, serta kasus akses jalan nasional yang terputus di KM 171 Satui, Tanah Bumbu.
Aksi kali ini diperkirakan memiliki jumlah massa sekitar 100 orang yang terdiri dari berbagai mahasiswa dengan almamater berbeda di Kalsel. Desakan dari Massa aksi mendesak Sahbirin Noor, Gubernur Prov. Kalsel untuk segera menuntaskan segala permasalahan daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Ahmad Nurhadi selaku Ketua Umum BEM ULM menjelaskan bahwa tujuan aksi kali ini untuk mengevaluasi permasalahan Kalimantan Selatan yang progresnya dinilai lamban dalam menangani hal tersebut. “Tujuan kami turun kembali ke jalan untuk menagih permasalahan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya saat diwawancarai langsung, Rabu (13/9).
Aksi Unjuk Rasa Simbol Kecewa
Pada mulanya aksi berjalan dengan kondusif dengan hadirnya pihak keamanan dari kepolisian yang mengamankan barisan. Kendati demikian, aksi sempat memanas setelah Perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut turun menemui massa untuk menjelaskan perihal absennya Sahbirin Noor di tengah massa demo. Di detik-detik terakhir aksi, Ahmad Sunir Ridha selaku Koordinator Wilayah BEM SEKA berorasi tentang kekecewaannya karena Gubernur tidak memenuhi panggilan massa aksi untuk terlibat langsung mendiskusikan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan. “Kami kecewa karena pemimpin utama kita tidak bisa berhadapan langsung dengan massa,” jelas Ahmad saat diwawancarai online pada Kamis (14/9).
Setelahnya aksi demonstrasi pun berakhir secara tertib, ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengedepankan spanduk bertuliskan kalimat-kalimat sarkas berisi tuntutan akan gerakan pemerintah yang lamban dalam bertindak. “Sudah seharusnya pemerintah menangani permasalahan dengan cepat, demo ini kami tutup dengan aksi long march,” tutur Hadi.
Setelah bubar, massa aksi melakukan rapat evaluasi konsolidasi yang dilakukan di Gedung Pascasarjana ULM Banjarbaru. Dalam rapat tersebut, massa aksi akan terus mengawal tindak pemerintah ke depannya dan merencanakan aksi konsolidasi lagi. “Kami akan terus mengawal jalannya periode beliau sampai akhir dan berharap untuk bertemu dengan Pak Gubernur agar melakukan diskusi secara langsung,” jelas Hadi.
Aksi Terjadi Sebab Tidak Didengar
Berakhirnya seruan aksi berujung pada rasa kekecewaan yang dirasakan oleh Muhammad Zhaldi Putra Fahrizal selaku peserta aksi. Ia menerangkan bahwa tuntutan yang mereka bawa hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat, padahal sudah sering diangkat pada seruan aksi sebelumnya. “Pihak Paman Birin dan mahasiswa selalu tidak langsung bertemu, sehingga titik terang dari permasalahan belum juga ditemukan,” terang Zhaldi saat diwawancarai langsung pada Rabu (13/9).
Serupa dengan Zhaldi yang berharap untuk bertemu langsung untuk mengungkapkan keresahannya kepada Sahbirin Noor, Zenfahrezy selaku peserta aksi juga mengungkapkan agar tuntutan yang mereka sampaikan dapat didengar. “Kami hanya ingin didengar dan jika ada aksi lagi Paman Birin dapat datang langsung menemui kami tanpa alasan lagi,” ungkap Zenfahrezy saat diwawancarai langsung pada Rabu (13/9).
(HWA, SUP)